Sebelum Kena OTT KPK, Gubernur Riau Kumpulkan Bawahan dan Minta Harus Tegak Lurus pada Satu Matahari

Sebelum Kena OTT KPK, Gubernur Riau Kumpulkan Bawahan dan Minta Harus Tegak Lurus pada Satu Matahari

[ad_1]

loading…

Gubernur Riau, Abdul Wahid disebut pernah mengumpulkan Kepala UPT jalan untuk meminta mereka patuh atas apa yang ia perintahkan dengan istilah satu matahari. Foto/Ist,,

JAKARTAGubernur Riau, Abdul Wahid disebut pernah mengumpulkan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) jalan untuk meminta mereka patuh atas apa yang ia perintahkan. Hal tersebut ia utarakan dengan istilah ‘satu matahari’.

“Saat dikumpulkan itulah yang bersangkutan itu menyampaikan bahwa, mataharinya adalah satu, semua harus tegak lurus pada mataharinya,” kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Rabu (5/11/2025).

Baca juga: OTT Gubernur Riau, KPK: Kasusnya Berkaitan dengan Jatah Preman Penambahan Anggaran

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Wahid juga menyampaikan jika ada permintaan kepala dinas merupakan perintah darinya. Bagi yang tidak nurut akan dievaluasi.

[ad_2]

Tak Semua Reklame Kena Pajak Penuh, Ini Aturan Baru dari Pemprov DKI

Tak Semua Reklame Kena Pajak Penuh, Ini Aturan Baru dari Pemprov DKI

[ad_1]

loading…

Kepgub Nomor 870 Tahun 2025 tentang Kriteria Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Pajak Reklame. (Foto: Ilustrasi/Freepik)

Pelaku usaha periklanan di DKI Jakarta boleh jadi bisa sedikit bernapas lega. Sebab, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 870 Tahun 2025 tentang kriteria pemberian pengurangan dan pembebasan Pajak Reklame.

Tujuannya yakni untuk memberi kepastian hukum dan meringankan beban Wajib Pajak, terutama mereka yang berkecimpung di bisnis reklame yang belakangan makin kompetitif.

Salah satu poin menarik dari aturan ini adalah peluang untuk mendapat pengurangan pajak hingga 50 persen. Wajib Pajak bisa mengajukan keringanan jika nilai pokok pajaknya melonjak lebih dari 25 persen dibandingkan periode sebelumnya yang tercantum dalam SKPD.

“Pemprov memberi ruang agar pelaku usaha tidak terbebani penuh. Kebijakan ini diharapkan bisa menjaga keseimbangan antara penerimaan daerah dan keberlangsungan bisnis di lapangan,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny.

Pembebasan Pajak Reklame
Selain pengurangan, Kepgub juga mengatur adanya pembebasan pajak reklame hingga 100 persen untuk objek tertentu. Ketentuannya dibagi menjadi dua kategori:

[ad_2]

Cara Cek Pajak Bumi dan Bangunan Online dengan Mudah, Biar Tidak Kena Denda Mendadak

Cara Cek Pajak Bumi dan Bangunan Online dengan Mudah, Biar Tidak Kena Denda Mendadak

[ad_1]

1. Apa yang harus dilakukan jika lupa Nomor Objek Pajak (NOP)?

Melihat SPPT PBB tahun sebelumnya, menghubungi kantor pajak daerah setempat, mengecek di sertifikat tanah atau akta jual beli properti

2. Bagaimana jika informasi tagihan PBB online berbeda dengan SPPT fisik?

Jika terjadi perbedaan, segera laporkan ke kantor pajak daerah setempat untuk klarifikasi dan perbaikan data.

3. Apakah bisa mengecek tagihan PBB untuk tahun-tahun sebelumnya?

Ya, umumnya sistem online memungkinkan pengecekan tagihan untuk beberapa tahun ke belakang. Namun, ketersediaan data historis bisa berbeda di setiap daerah.

Segera lunasi tunggakan tersebut untuk menghindari denda yang lebih besar. Jika merasa ada kesalahan, hubungi kantor pajak untuk klarifikasi.

5. Apakah pengecekan tagihan PBB online dikenakan biaya?

Umumnya tidak ada biaya untuk mengecek tagihan PBB online. Namun, pastikan menggunakan layanan resmi pemerintah untuk menghindari penipuan.

 

[ad_2]